JAKARTA - Menyusul naiknya anggaran penelitian hingga Rp2,3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, dosen diminta lebih proaktif dalam mendapatkan alokasi anggaran tersebut.
Upaya itu untuk menambah kualifikasi dan profesionalisme dosen tersebut. Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani mengatakan, dosen harus mengambil kesempatan yang telah diberikan pemerintah terkait alokasi anggaran yang makin besar. Selain itu, anggaran tersebut akan memperingan beban universitas yang selama ini membiayai penelitian para dosen.
"Dosen harus memanfaatkan anggaran ini sebaik-baiknya karena komitmen pemerintah soal penelitian ini sudah semakin tinggi," katanya di Universitas Trisakti Jakarta, Rabu (8/10/2008) kemarin. Sebelumnya diberitakan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyiapkan anggaran Rp2,3 triliun untuk riset.
Dana itu untuk mendukung 10.000 paket riset bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) serta 7.900 paket untuk peneliti di lingkungan LIPI, BPPT, juga badan penelitian dan pengembangan berbagai instansi untuk mencapai agenda riset nasional.
Meskipun pemerintah telah menganggarkan dana besar untuk riset, Dadan mengharapkan perguruan tinggi tempat dosen itu bekerja juga tetap menambah dana bagi proyek riset.
"Di Trisakti saja, pihak rektorat menyumbang 5 persen dari bujet perguruan tinggi untuk dana riset," terangnya.
Dia menuturkan, saat ini Universitas Trisakti tidak hanya melihat profesionalisme dosen pada proses penelitiannya, tetapi juga tercantumnya publikasi dan pencantuman karya atau paten.
"Kita sedang dorong dosen untuk meneliti satu riset dalam satu semester. Kalau sekarang,baru satu riset dalam satu tahun," tutur Dadan.
Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Sumantri mengatakan, selain menyediakan dana paket penelitian, pemerintah juga perlu membuat sistem pendanaan. Dana penelitian sering terlambat turun ke dosen karena menunggu pencairan APBN.
"Selama ini universitas menyediakan mekanisme dana talangan agar penelitian tidak terhambat. Ke depannya, pemerintahlah yang perlu membuat sistem itu," katanya. Lalu, dia juga mengusulkan pemerintah membuat suatu kebijakan agar program riset dan pengembangan (riset and development/R&D) pada perusahaan swasta dilakukan di kampus.
Pasalnya, selama ini perusahaan menempatkan divisi R&D mereka di luar negeri dan hanya menempatkan bagian produksinya di Indonesia.
"Kalau R&D swasta di Indonesia dan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, tentunya sangat menguntungkan dan bisa membantu pengembangan riset dosen," tutur Gumilar.
Upaya itu untuk menambah kualifikasi dan profesionalisme dosen tersebut. Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani mengatakan, dosen harus mengambil kesempatan yang telah diberikan pemerintah terkait alokasi anggaran yang makin besar. Selain itu, anggaran tersebut akan memperingan beban universitas yang selama ini membiayai penelitian para dosen.
"Dosen harus memanfaatkan anggaran ini sebaik-baiknya karena komitmen pemerintah soal penelitian ini sudah semakin tinggi," katanya di Universitas Trisakti Jakarta, Rabu (8/10/2008) kemarin. Sebelumnya diberitakan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyiapkan anggaran Rp2,3 triliun untuk riset.
Dana itu untuk mendukung 10.000 paket riset bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) serta 7.900 paket untuk peneliti di lingkungan LIPI, BPPT, juga badan penelitian dan pengembangan berbagai instansi untuk mencapai agenda riset nasional.
Meskipun pemerintah telah menganggarkan dana besar untuk riset, Dadan mengharapkan perguruan tinggi tempat dosen itu bekerja juga tetap menambah dana bagi proyek riset.
"Di Trisakti saja, pihak rektorat menyumbang 5 persen dari bujet perguruan tinggi untuk dana riset," terangnya.
Dia menuturkan, saat ini Universitas Trisakti tidak hanya melihat profesionalisme dosen pada proses penelitiannya, tetapi juga tercantumnya publikasi dan pencantuman karya atau paten.
"Kita sedang dorong dosen untuk meneliti satu riset dalam satu semester. Kalau sekarang,baru satu riset dalam satu tahun," tutur Dadan.
Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Sumantri mengatakan, selain menyediakan dana paket penelitian, pemerintah juga perlu membuat sistem pendanaan. Dana penelitian sering terlambat turun ke dosen karena menunggu pencairan APBN.
"Selama ini universitas menyediakan mekanisme dana talangan agar penelitian tidak terhambat. Ke depannya, pemerintahlah yang perlu membuat sistem itu," katanya. Lalu, dia juga mengusulkan pemerintah membuat suatu kebijakan agar program riset dan pengembangan (riset and development/R&D) pada perusahaan swasta dilakukan di kampus.
Pasalnya, selama ini perusahaan menempatkan divisi R&D mereka di luar negeri dan hanya menempatkan bagian produksinya di Indonesia.
"Kalau R&D swasta di Indonesia dan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, tentunya sangat menguntungkan dan bisa membantu pengembangan riset dosen," tutur Gumilar.
Print this page
0 komentar:
Posting Komentar